KSP Moeldoko Gugat Kemenkumham, Herzaky: Ini Tindakan Sangat Memalukan
AHY bersama Kepengurusan DPP Partai Demokrat
KEPRINEWS | JAKARTA - Menanggapi gugatan Moeldoko kepada Menkumham Yasonna Laoly terkait urusan KLB illegal Deli Serdang, DPP Partai Demokrat menyatakan bahwa tindakan Kepala Staf Presiden Moeldoko sangat memalukan. Ini juga mencerminkan ketidakpeduliannya dalam membantu Presiden Jokowi, yang saat ini tengah fokus menghadapi lonjakan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia yang kembali mengganas.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, “Dengan mem-PTUN Menkumham, KSP Moeldoko menunjukkan setidaknya ada tiga hal yang memalukan.”
Herzaky menjelaskan, “Pertama, saat ini Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan sedang fokus mengatasi memuncaknya gelombang kedua Covid-19, yang memecahkan rekor angka kematian sejak awal pandemi Maret 2020 lalu. Dalam kondisi genting seperti ini, sepatutnya KSP Moeldoko juga harusnya fokus membantu Presiden. Sementara Gugatan KSP Moeldoko malah memecah fokus tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat yang digaji oleh negara, hanya semata mata untuk ambisi politik pribadinya.
Kedua, Herzaky juga melanjutkan, “Dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama pemerintah, KSP Moeldoko justru menunjukkan ketidakpatuhannya pada hukum dan sekaligus ketidakkompakan diantara para pembantu Presiden. Selain itu legal standingnya KSP Moeldoko pun tidak jelas, hal ini akan menyedot waktu dan sumber daya pengadilan, dimana kasus-kasus lain yang lebih penting serta genting, masih menumpuk.”
Dan yang Ketiga, kata Herzaky lebih lanjut, “Menkumham, yang disaksikan oleh Menko Polhukam, pada akhir Maret 2021 lalu, dengan tegas telah menolak untuk mengesahkan KLB ilegal Deli Serdang, karena KLB itu tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan, serta konstitusi Partai Demokrat yang sah. Namun dalam hal gugatannya di PTUN, KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. Sungguh memalukan dan menyedihkan.
“Kemenkumham sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan, tapi malah digugat oleh KSP Moeldoko. Kami yakin, Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara ini juga akan menegakkan keadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku, demi kepastian hukum,” tegas Herzaky.
Seperti diketahui, pada hari Jumat (25/6), Moeldoko dan Jhoni Allen telah memasukkan gugatan terhadap Menkumham RI yang telah menolak permohonan panitia KLB Ilegal Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2021. Dimana saat itu, Menkumham menegaskan bahwa hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menkumham RI no. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Menkumham juga menggunakan rujukan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020 yang terdaftar dan tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.
Source : @HMP
